Menu ✖

Mode Gelap
Prof Warsito Tegaskan Kekerasan Seksual di Kampus Tak Bisa Ditoleransi, Korban Harus Dilindungi Ketua MPR RI Ahmad Muzani Apresiasi Prestasi SMA YP Unila, Dorong Jadi Laboratorium Pendidikan Indonesia Letupan dari Lampung: PSHT Pusat Madiun Konsolidasi Kehumasan dan Penguatan Grassroots Disdikbud Lampung Dorong Kolaborasi SMA Negeri dan Swasta untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan Data Pribadi Diduga Bocor, Ketum IWO Somasi Indah Logistik Prof Warsito Rampungkan Tes Kesehatan Bakal Calon Rektor Unila 2027–2031

Uncategorized

Sosperda PIP, Ketua DPRD Lampung: Sampai Desember 2023

badge-check


					Sosperda PIP, Ketua DPRD Lampung: Sampai Desember 2023 Perbesar

Pimpinan DPRD Provinsi Lampung memastikan bahwa kegiatan rutin yang digelar setiap bulan, yaitu Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosperda), dan SosialIsasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) terlaksana hingga Desember 2023. “Ya, agenda Sosperda dan PIP untuk 85 anggota DPRD Provinsi Lampung sampai Desember 2023. Kegiatan lembaga DPRD ini kan, sudah masuk dalam rencana kerja dan anggarannya pun sudah kita anggarkan,” kata Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, Senin (29/05/2023).

Namun, kata Mingrum. Untuk ditahun 2024, dirinya belum bisa memastikan apakah kegiatan rutin lembaga DPRD tersebut bisa tetap digelar atau tidak. “Nah, kalau untuk tahun depan. Saya belum bisa pastikan. Karena, tentunya akan ada pembahasan terlebih dahulu. Tapi, kalau untuk ditahun 2023, terlaksana hingga Desember,” ungkapnya.

Soal pelaksanaannya di akhir tahun 2023 nanti beriringan dengan tahapan Pemilu, Politisi PDI Perjuangan Lampung itu mengaku semua ada aturan yang harus ditaati oleh semua peserta Pemilu. “Gak masalah, kan ada PKPU yang mengatur itu, ada UU Pemilu. Mau dia petahana atau bukan. Ketika saat kampanye ada hal – hal yang dilanggar. Maka, tegakkan aturan itu. Apalagi, calon itu adalah petahana” ujarnya.

Artinya, Mingrum melanjutkan. Program kelembagaan dalam hal ini DPRD, merupakan program resmi yang bukan milik orang per-orang, atau partai politik. Kemudian disahkan melalui APBD dan mendapat persetujuan serta evaluasi dari Kementrian. “Jadi, tahapan pelaksanaan dilapangan harus mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Tapi, ketika dilapangan menjumpai sejumlah persoalan, oleh oknum. Maka, sangat disayangkan. Karena, ini kegiatan kelembagaan, untuk kepentingan masyarakat,” kata Mingrum. (*)

Baca Lainnya

Keselamatan Anak Didik Jadi Prioritas, PJJ di Lampung Berlanjut hingga 10 September

8 September 2026 - 17:12 WIB

KNPI Tuding Pemkot Bandar Lampung Biarkan Kebocoran PAD dan Pelanggaran Tata Ruang Demi Baliho Anak Wali Kota

7 September 2026 - 06:26 WIB

BKK Kelas I Panjang dan Seluruh Insan Maritim Susun Dokumen Rencana Kontingensi di Pelabuhan Teluk Semaka

11 Agustus 2026 - 13:14 WIB

YBM BRILiaN Salurkan Bantuan Beras untuk Santri di Ponpes Nurul Anwar Lampung Tengah

12 Juni 2026 - 06:51 WIB

Pemprov Lampung Dorong 1.000 Lulusan SMA Tembus Kerja Internasional

21 April 2026 - 14:02 WIB

Trending di Uncategorized