BANDAR LAMPUNG – Dugaan kasus kekerasan seksual yang mencuat di lingkungan perguruan tinggi menjadi perhatian serius. Kampus sebagai institusi pendidikan tinggi harus memastikan seluruh sivitas akademika berada dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun penyalahgunaan relasi kuasa.
Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unila, Prof. Dr. Warsito, S.Si., D.E.A., Ph.D., menegaskan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak dapat ditoleransi, siapa pun pihak yang diduga menjadi pelakunya, termasuk apabila melibatkan tenaga pendidik atau dosen.
Menurut Warsito, perguruan tinggi tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak, keselamatan, dan martabat setiap individu di lingkungan pendidikan.
“Kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak dapat ditoleransi, siapa pun pelakunya, termasuk dosen. Jika terbukti, harus ada sanksi tegas sesuai ketentuan,” tegas Calon Rektor Universitas Lampung (Unila) periode 2027–2031 ini, Minggu, 8 November 2026.
Dia bilang, korban harus dilindungi dan didampingi, dan proses penanganan harus transparan, adil, serta bebas dari intervensi. Kampus harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh sivitas akademika.
Ia menempatkan perlindungan korban sebagai prioritas utama dalam penanganan dugaan kasus tersebut. Perlindungan itu tidak cukup hanya melalui pernyataan institusional, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret, mulai dari pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga jaminan kerahasiaan identitas korban.
Warsito juga menekankan pentingnya memastikan korban terbebas dari intimidasi, tekanan, maupun tindakan lain yang berpotensi menimbulkan trauma berulang atau menghambat keberanian korban untuk menyampaikan pengaduan.
“Jangan sampai korban justru mengalami tekanan untuk memilih diam. Institusi pendidikan harus memastikan bahwa setiap orang yang melaporkan dugaan kekerasan mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta agar dugaan kasus tersebut segera ditangani melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) secara independen, profesional, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Menurutnya, keberadaan satgas tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan administratif. Satgas harus memiliki keberanian, kapasitas, dan independensi dalam melakukan penanganan, termasuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan bukti.
Warsito juga mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Namun, prinsip tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda langkah perlindungan terhadap korban.
“Praduga tak bersalah merupakan prinsip penting dalam proses penegakan keadilan. Akan tetapi, perlindungan korban juga harus berjalan sejak awal. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Pemeriksaan harus objektif, sementara keselamatan dan hak-hak korban tetap dijamin,” katanya.
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, institusi perguruan tinggi harus menjatuhkan sanksi secara tegas sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanganan yang transparan dan akuntabel, lanjutnya, juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi. Tidak boleh ada perlakuan khusus karena jabatan, senioritas, kedudukan akademik, ataupun pengaruh seseorang di lingkungan kampus.
Warsito memandang persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.
Ia mendorong penguatan sistem pengaduan yang aman, edukasi mengenai kekerasan seksual, peningkatan kapasitas Satgas PPKPT, serta pembentukan budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas dan penghormatan terhadap martabat manusia.
Menurutnya, kampus harus membangun mekanisme yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh warga kampus menyampaikan pengaduan tanpa rasa takut terhadap konsekuensi sosial maupun akademik.
Baginya, komitmen perguruan tinggi tidak cukup diukur dari seberapa cepat memberikan pernyataan ketika sebuah kasus mencuat. Yang lebih penting adalah bagaimana sistem perlindungan bekerja, bagaimana korban didampingi, bagaimana proses pemeriksaan dijalankan secara adil, dan bagaimana kampus memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Warsito berharap penanganan dugaan kasus tersebut dapat dilakukan secara serius, objektif, dan bertanggung jawab. Sebab, integritas perguruan tinggi tidak hanya tercermin dari prestasi akademik dan reputasi kelembagaan, tetapi juga dari kemampuannya melindungi seluruh sivitas akademika serta menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
