Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS kembali turun ke dapil dalam rangka melaksanakan sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) di Sukamenanti, Kedaton (11/9).
Dalam kegiatan yang dihadiri seratusan warga setempat, Budiman AS menjelaskan bahwa pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan zaman membuat nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa perlahan mulai luntur di lingkungan para anak muda generasi bangsa, salah satunya dengan keberadaan smartphone atau gadget.
Menurut Budiman, meski memiliki dampak positif, gadget juga tak jarang digunakan untuk melakukan hal negatif, seperti menyebar kabar kebohongan, atau hoax.
“Selain bisa buat lupa dengan waktu, gadget juga memiliki dampak negatif lain yang sering disalahgunakan oleh orang, seperti menyebar kebohongan atau hoax,” ujar Ketua DPC Demokrat Bandarlampung ini.
Selain menyebar kebohongan atau hoax, menurut Budiman, hal-hal yang bisa merusak keberadaan Pancasila dan persatuan yakni sikap intoleransi, mudah terprovokasi, ujaran kebencian sampai radikalisme.
Maka, dengan adanya sosialisasi ini dirinya berharap agar nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan kembali ke masing-masing diri kita, terutama para pemuda untuk terus bisa menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
Sementara, Dosen FISIP Unila Budiharjo yang menjadi Narasumber di kegiatan tersebut menyatakan bahwa untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia pemuda-pemudi harus bersatu.
“Walau banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, suku, rasa, dan bahasa tapi untuk menjaga dan melindungi Indonesia semua harus bersatu,” tambahnya.
Dirinya juga mengungkapkan, kemerdekaan yang diperoleh oleh Negara Indonesia didapatkan dengan mengorbankan jiwa dan raga. “Untuk itu kita sebagai penerus muda bangsa diminta untuk dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya.
Dalam acara tersebut, Budiman AS dikeluhkan masyarakat terkait pendidikan di Kota Bandarlampung, mulai dari PPDB yang dinilai diskriminasi oleh warga Sukamenanti, penahanan ijazah karena oleh sekolah, BPJS hingga bantuan PKH yang tidak tepat sasaran.
