Menu ✖

Mode Gelap
Prof Warsito Tegaskan Kekerasan Seksual di Kampus Tak Bisa Ditoleransi, Korban Harus Dilindungi Ketua MPR RI Ahmad Muzani Apresiasi Prestasi SMA YP Unila, Dorong Jadi Laboratorium Pendidikan Indonesia Letupan dari Lampung: PSHT Pusat Madiun Konsolidasi Kehumasan dan Penguatan Grassroots Disdikbud Lampung Dorong Kolaborasi SMA Negeri dan Swasta untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan Data Pribadi Diduga Bocor, Ketum IWO Somasi Indah Logistik Prof Warsito Rampungkan Tes Kesehatan Bakal Calon Rektor Unila 2027–2031

Berita Utama

Terkesan Minim Pengawasan, Revitalisasi Gedung Mahan Munyai Diduga Melanggar UU K3

badge-check


					Terkesan Minim Pengawasan, Revitalisasi Gedung Mahan Munyai Diduga Melanggar UU K3 Perbesar

Lampung – Proyek revitalisasi gedung Mahan Munyai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) diduga bermasalah dan terkesan minim pengawasan . Berdasarkan pantauan awak media dilokasi pengerjaan gedung yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Tahun Anggaran 2022, senilai Rp.7 Miliar tersebut terindikasi melanggar Undang – Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Hal ini, terlihat dari para pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Diantaranya, helm keselamatan, Masker, sepatu keselamatan, rompi keselamatan serta sarana lainnya guna melindungi para pekerja agar terhindar dari kecelakaan akibat kelalaian dan kesalahan prosedur kerja. Mirisnya lagi, terlihat beberapa pekerja ada yang menggunakan sandal jepit, yang pastinya sangat membahayakan.

Diketahui, berdasarkan sumber dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lampung, proyek revitalisasi gedung Mahan Munyai tersebut dimenangkan oleh PT. Anabae Karya dengan Nilai penawaran 6.805.377.434,27.

Menanggapi hal ini, Lembaga dari Koalisi Anak Rakyat menyayangkan atas ketidak profesionalan PT. Anabae Karya yang tidak memfasilitasi APD kepada para pekerjanya. Serta, minimnya pengawasan dari panitia kegiatan proyek revitalisasi Mahan Munyai tersebut. “Indonesia ini negara hukum mas. Apalagi Kesehatan dan Keselamatan Kerja tersebut sangat wajib digunakan untuk melindungi para pekerja. Selain itu, K3 pun sudah diatur dalam Undang – undang. Jadi ya harus patuh dong,” tegas Ketua Koar Lampung, Rico wijaya, Kamis, 9 Juni 2022.

Bung Rico sapaan akrabnya juga meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari RSUDAM selaku Satuan Kerja, untuk memberhentikan proyek revitalisasi yang nilainya juga cukup fantastis tersebut. “PPK harus berani. Sebab baik dan buruknya suatu pekerjaan amat tergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh PPK dan PPTK,” tutupnya.

Terpisah, humas dari RSUDAM Sabta Putra mengatakan akan menyampaikan permasalahan ini kepada pihak PT. Anabae Karya. Ia menjelaskan bahwa dirinya belum tau persis kapan kegiatan itu dimulai. “Kurang paham saya mas, nanti saya teruskan ke pihak rekananan,” ujar sabta Putra.

Baca Lainnya

Prof Warsito Tegaskan Kekerasan Seksual di Kampus Tak Bisa Ditoleransi, Korban Harus Dilindungi

10 November 2026 - 14:24 WIB

Ketua MPR RI Ahmad Muzani Apresiasi Prestasi SMA YP Unila, Dorong Jadi Laboratorium Pendidikan Indonesia

23 Oktober 2026 - 10:31 WIB

Letupan dari Lampung: PSHT Pusat Madiun Konsolidasi Kehumasan dan Penguatan Grassroots

23 Oktober 2026 - 08:06 WIB

Disdikbud Lampung Dorong Kolaborasi SMA Negeri dan Swasta untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan

23 Oktober 2026 - 08:02 WIB

Data Pribadi Diduga Bocor, Ketum IWO Somasi Indah Logistik

16 September 2026 - 09:16 WIB

Trending di Berita Utama