Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Sertifikasi Produk Halal secara virtual bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (04/03/2025).
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa Sertifikasi Produk Halal merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk memasarkan produk halal baik didalam maupun diluar negeri.
“Kita tidak tertib sertifikasi halal padahal peluang ini sangat besar. Kita cukup tertib halal maka angka kita, hitungan saya nembus nomor satu dunia karena secara urutan seperti yang tadi kita sampaikan tadi kita baru nomor 8, nomor 1 dipegang China. Ini angka yang luar biasa sementara peluang di dalam negeri banyak tapi terabaikan,” ucapnya.
Dengan potensi tersebut, Ahmad Haikal Hasan mengajak kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungannya dalam menertibkan Sertifikasi Produk Halal bagi produk yang saat ini masih belum memiliki sertifikat produk halal.
“Mari kita tertibkan sertifikat halal, kami kerahkan para pendamping para penyelia para auditor para juru sembelih halal di tempat bapak ibu masing-masing agar kita bisa berkontribusi untuk menuju pertumbuhan 8%,” ajaknya.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Tito Karnavian dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa sertifikasi atau jaminan halal ini tidak terkait dengan Islamisasi.
“Terminologi sertifikasi atau jaminan halal, dengan adanya sertifikat itu jangan sampai terjebak kepada isu negatif bahwa terjadi Islamisasi. Tidak, ini bukan sama sekali jauh dari program Islam apa wacana Islamisasi,” tegasnya.
Tito melanjutkan bahwa sertifikasi produk halal ini lebih merujuk kepada ketahanan ekonomi Indonesia.
“87% Masyarakat muslim Indonesia, survei menunjukkan bahwa mereka memilih produk halal dibanding tidak halal dan kemudian kita negara terbesar di dunia yang populasinya nomor 4 di dunia, jadi market yang sangat besar jangan sampai diserbu oleh produk dari luar negeri,” ucapnya.
Dengan besarnya prospek tersebut, Tito menegaskan bahwa produk lokal haruslah menguasai pasar domestik.
“Kita harus menjadikan market kita kuat di market sendiri. Kita harus menguasai market kita sendiri dan bila perlu sekali lagi kita juga produk kita produk halal kita menyerbu negara-negara lain,” tegasnya.
Melalui kemudahan sertifikasi halal yang didorong oleh pemerintah, Tito meyakini hal ini dapat mendorong masyarakat muslim yang awalnya ragu untuk berbelanja sehingga lebih yakin ketika berbelanja produk halal.
“Seandainya pemerintah mendorong masyarakat baik yang produsennya, pemiliknya warung misalnya baik itu muslim atau non muslim untuk mereka lulus sertifikasi halal, otomatis warung atau restoran tersebut tadinya mungkin dijauhin oleh calon customer buyer yang muslim karena dilihat yang tidak ada sertifikat halal, mereka akhirnya bisa masuk ke sana jadi mendapatkan bigger opportunity kesempatan yang lebih besar calon pembeli yang lebih banyak untuk membeli produk-produk mereka karena ada ada tambahan sertifikasi halal,” ucapnya.
Terkait Pengendalian Inflasi Daerah, Tito menjelaskan bahwa angka Inflasi di Indonesia secara Tahun ke Tahun (Februari 2025 terhadap Februari 2024) sebesar -0,09% dan inflasi bulan ke bulan (Februari 2025 terhadap Januari 2025 sebesar -048%).
Dari hasil angka inflasi tersebut, Tito menjelaskan bahwa inflasi Indonesia berada di peringkat 10 dari 186 negara di dunia (diurutkan dari angka Inflasi terendah hingga tertinggi), peringkat 1 dari 24 negara G20 (diurutkan dari angka Inflasi terendah hingga tertinggi), serta berada di peringkat 3 dari 11 negara ASEAN (diurutkan dari angka Inflasi terendah hingga tertinggi).
“Inilah angka nasional, angka nasional adalah agregat dari pekerjaan pusat dan pekerjaan semua daerah. Daerah terjadi variasi, kita mentargetkan range inflasi di angka 1,5%-3,5% itu angka yang menyenangkan produsen maupun konsumen. Jangan lupa berbagai survei menyatakan bahwa masyarakat Indonesia isu yang paling nomor satu yang menjadi pemikiran mereka itu adalah isu mengenai cost of living biaya hidup, harga barang dan jasa,” tegasnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparannya menyampaikan bahwa tingkat inflasi Februari 2025 menurut komponen (M-to-M), Komponen inti mengalami inflasi sedangkan bergejolak dan harga diatur pemerintah mengalami deflasi.
“Komponen Inti mengalami inflasi sebesar 0,25% dengan andil inflasi sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi komponen inti adalah emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil,” jelasnya.
“Komponen Harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi sebesar 2,65% dengan andil deflasi sebesar 0,48%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi komponen diatur Pemerintah adalah tarif listrik, serta Komponen Bergejolak mengalami deflasi sebesar 0,93% dengan andil deflasi sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi komponen bergejolak adalah daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabal rawit, tomat, dan telur ayam ras,” sambungnya.
Amalia juga menjelaskan bahwa penyumbang utama deflasi yang terjadi pada Februari 2025 adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.
Adapun komoditas utama yang menjadi penyebab deflasi Februari 2025 adalah komoditas tarif listrik, daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
