JAKARTA — Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai Provinsi dengan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, John Wempi Wetipo, pada kegiatan Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Kamis (16/03/2023)
Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, atas kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran (TA) 2022. Dimana, pada tahun tersebut, Provinsi Lampung menduduki posisi tertinggi pertama untuk Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi se-Indonesia TA 2022, dengan realisasi anggaran sebesar 97.25%.
Angka tersebut, lebih tinggi dari Provinsi Kepulauan Riau dengan realisasi anggaran sebesar 96.68%, Provinsi Jawa Barat sebesar 96.44%, Provinsi Kalimantan Barat 95.54%, dan Provinsi Jawa Tengah 95.14%.
Wamendagri, John Wempi Wetipo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa guna mendorong peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang dapat mendukung penanganan inflasi, penyelesaian permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem, perlu dilakukan upaya percepatan penyerapan realisasi APBD.
“Upaya percepatan realisasi APBD sejak awal tahun perlu dilakukan sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik,” ucap Wamen.
Pada kesempatan tersebut, Wamen juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Daerah yang telah mengoptimalisasi penyerapan realisasi APBD sehingga dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat.
“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah saya haturkan rasa bangga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD Tahun anggaran 2022 semoga di tahun anggaran 2023 dapat semakin ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, semoga Tuhan yang Maha esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam setiap tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” ungkapnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, dalam laporannya mengatakan bahwa ada dua agenda utama pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah pemberian penghargaan kepada kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap realisasi APBD tertinggi dengan 3 kategori yaitu realisasi pendapatan, realisasi belanja, dan peningkatan pendapatan asli daerah, kemudian agenda kedua adalah Rapat Koordinasi Keuangan Daerah Tahun 2023.
Pada Rakor tersebut, Kemendagri menghadirkan narasumber dari berbagai Kementerian, Lembaga dan Kementerian terkait, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Ketua BPK, Pimpinan KPK, kepala BPKP, Kepala LKPP Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kepala Bareskrim dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
Berikut ini adalah Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang menerima penghargaan pada kegiatan APBD Award 2023.
*Kota Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022*
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Kota Samarinda
2. Kota Banjar Baru
3. Kota Bontang
4. Kota Mojokerto
5. Kota Denpasar
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Kota Pekanbaru
2. Kota mabogu
3. Kota Sukabumi
4. Kota Tasik malaya
5. Kota Metro
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Kota Palangkaraya
2. Kota Kendari
3. Kota Pekanbaru
4. Kota Tegal
5. Kota Cirebon
*Kabupaten Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022*
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Bojonegoro
2. Sumbawa Barat
3. Kutai Kertanegara
4. Tanah Laut
5. Tabalong
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Aceh Tamiang
2. Yahukimo
3. Nduga
4. Gayo Lues
5. Luwu timur
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Waropen
2. Intan Jaya
3. Puncak Jaya
4. Mappi
5. Minahasa
*Provinsi Penerima Penghargaan Realisasi APBD Tertinggi Tahun 2022 *
Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi
1. Kalimantan Timur
2. Bangka Belitung
3. Sulawesi Tenggara
4. Kalimantan Barat
5. Jawa Timur
Realisasi Belanja Daerah Tertinggi
1. Lampung
2. Kepulauan Riau
3. Jawa Barat
4. Kalimantan Barat
5. Jawa Tengah
Realisasi Peningkatan PAD Tertinggi
1. Kalimantan Utara
2. Kepulauan Riau
3. Kalimantan Barat
4. Bali
5. Kalimantan Timur.
(Dkf)
