BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menyelaraskan program kerja dengan visi Lampung Maju Menuju Indonesia Emas. Selain itu, dituntut pula melakukan sinergi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan seluruh pemangku kepentingan.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Mirza dalam Rapat Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kamis (24/04/2025).
Rapat strategis ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela serta sejumlah kepala perangkat daerah, antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala BPBD, Dinas Kehutanan, dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung.
Gubernur Mirza menekankan pentingnya pembangunan yang terarah, konsisten dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dia menegaskan bahwa rencana strategis lima tahun ke depan harus mencerminkan visi “Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan mandiri, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang andal.
“Kita tidak ingin hanya membuat program tanpa dampak. Pembangunan harus fokus dan konsisten, sesuai dengan visi besar kita: menjadikan Lampung sebagai pondasi Indonesia Emas,” tegas Gubernur.
Mirza menyampaikan bahwa kehidupan masyarakat Lampung harus diarahkan menuju keberlanjutan dan kesejahteraan. Karena itu, setiap perangkat daerah diminta menyelaraskan program kerja mereka dengan visi dan misi kepemimpinan saat ini.
“RPJMD ke depan harus mencerminkan arah kepemimpinan kami. Kami ingin setiap program benar-benar membawa manfaat bagi rakyat Lampung, minimal untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.
Secara khusus, Gubernur memberikan perhatian pada sejumlah sektor strategis.
Untuk OPD Lingkungan Hidup, diminta menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pertumbuhan pembangunan.
BPBD, diarahkan untuk memperkuat peran dalam mitigasi bencana dan menjadi bukti kehadiran negara dalam situasi darurat.
Dinas Kehutanan dan Pertanian: diminta mengoptimalkan dan melindungi lahan agar memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
Dinas Tenaga Kerja diharapkan memperkuat kualitas SDM Lampung dan menjawab tantangan ketenagakerjaan di era transformasi ekonomi.
Rapat ini juga menjadi forum bagi perangkat daerah untuk menerima masukan dari para tenaga ahli. Gubernur menyampaikan bahwa para ahli yang terlibat dipilih berdasarkan kompetensi dan pengalaman mereka di bidang masing-masing.
“Yang terpenting, rencana strategis ini harus bisa disinergikan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.
Dengan pelaksanaan rencana strategis ini, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan terciptanya pondasi pembangunan yang kuat dan berkelanjutan demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
