Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela, menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan amanah sebagai pemimpin Provinsi Lampung periode 2025-2030 dengan penuh tanggung jawab.
“Kami bertekad untuk istiqomah menjalankan amanah memimpin Provinsi Lampung sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030,” ujar Gubernur Mirza dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Lampung, Selasa (4/3/2025).
Gubernur Mirza juga mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk memberikan dukungan dan doa restu dalam menjalankan tugas mereka.
“Kami memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Lampung agar dapat melaksanakan amanah ini dengan sepenuh hati demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” lanjutnya.
Visi dan Misi: Lampung Maju Menuju Indonesia Emas
Dalam pidatonya, Gubernur Mirza mengungkapkan visi kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jihan, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas.”
Visi tersebut dijabarkan dalam tiga cita utama:
Mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
Meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
“Visi ini adalah cita-cita bersama yang hanya bisa terwujud jika semua pihak bekerja secara produktif, aktif, adaptif, inovatif, dan kolaboratif,” tegas Gubernur Mirza dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Tantangan dan Solusi Pembangunan Lampung
Meski Lampung memiliki bonus demografi 2030 dan sumber daya alam yang melimpah, Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi, di antaranya:
Pertumbuhan ekonomi saat ini berada di angka 4,57%, masih di bawah rata-rata nasional.
Tingkat kemiskinan mencapai 10,62%, lebih tinggi dari angka nasional.
Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,19%.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baru mencapai 73,13%, masih di bawah angka nasional.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
“Memperbaiki kondisi ini memerlukan kerja sama semua pihak, termasuk pimpinan dan anggota DPRD Lampung, agar kita bisa bahu-membahu membangun daerah ini,” ujarnya.
