Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS kembali turun ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat atau giat reses tahap 3 tahun 2023.
Dalam acara yang digelar di Gang Family Labuhan Ratu, Bandarlampung pada hari ini (4/9), Budiman kembali dikeluhkan masalah pendidikan.
Seperti yang dikeluhkan salah satu warga setempat yang merasa sangat keberatan dengan iuran di sekolah anaknya dan tidak mampu untuk membayar. “Izin pak Budiman, anak saya bersekolah di SMK negeri. Saya merasa terbebani dengan iuran di sekolah, saya sendiri tidak sanggup melunasinya. Mohon arahannya pak agar ada keringanan untuk saya sebagai warga yang kurang mampu ini,” ucap salah satu warga ini.
Menanggapi hal ini, Budiman mengatakan siap menindaklanjuti keluhan tersebut segera. Ketua Demokrat Bandarlampung ini juga menyarankan kepada ibu tersebut untuk membuat surat keterangan tidak mampu.
“Ibu buat surat keterangan tidak mampu terlebih dahulu, baru nanti kita yang akan proses ke sekolah,” ucap Budiman AS.
Budiman AS juga mengungkapkan, pihaknya baru saja mendatangi dua sekolah terkait kabar penahanan ijazah karena belum melunasi sumbangan komite.
“Uang komite ini menjadi dilema bagi kita semua, karena dari pusatnya sendiri melegalkan kepada sekolah untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Tetapi, salah juga jika sekolah sampai menahan ijazah siswanya karena tidak melunasi uang komite. Perlu diingat, uang komite itu sifatnya sumbangan,” tegas Budiman AS.
Terlebih, menurut Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini, seluruh sekolah telah menerima bantuan operasional baik dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kalau untuk operasional kan sekolah sudah menerima bantuan dana dari pemerintah. Saya rasa tidak perlu lah sampai menahan ijazah. Nanti kita ke sekolahnya langsung,” ucap Budiman.
Selain masalah pendidikan, Budiman AS juga dicurhati masalah pendataan PKH dan KIP yang dinilai tidak tepat sasaran. “Pendataan PKH atau semacamnya ini masih kacau, karena belum terupdate. Harusnya pemerintah rajin memperbaharui data penerima. Jangan sampai yang mampu, yang sudah meninggal atau yang sudah pindah domisilinya masih tetap dapat PKH,” tegasnya. (Advertorial)
