Anggota DPRD Provinsi Lampung Budiman AS terus menunjukan keseriusannya dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Provinsi Lampung khususnya Kota Bandarlampung.
Hal itu ia tunjukkan dengan merespon keluhan para warga terkait penahanan ijazah di salah satu sekolah menengah kejuruan di Bandarlampung karena belum melunasi sumbangan komite.
“Hari ini saya mendengar aspirasi salah satu warga terkait penahanan ijazah di salah satu SMK di Bandarlampung karena tidak melunasi uang komite. Ini tidak dibenarkan, karena uang komite itu sifatnya sumbangan,” tegas Budiman AS dalam reses yang ia gelar di Waykandis, Tanjungsenang, Bandarlampung, Sabtu (2/9).
Terlebih, menurut Ketua DPC Partai Demokrat Bandarlampung ini, seluruh sekolah telah menerima bantuan operasional baik dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.
“Kalau untuk operasional kan sekolah sudah menerima bantuan dana dari pemerintah. Saya rasa tidak perlu lah sampai menahan ijazah. Nanti kita ke sekolahnya langsung,” ucap Budiman.
Mendengar hal tersebut, para warga yang hadir dalam reses tersebut merasa lega. Diketahui, dalam reses tersebut juga Budiman AS dicurhati masalah PBB oleh salah satu warga, dimana selama beberapa tahun ini warga yang berdomisili di daerah tersebut tidak dipungut PBB oleh Pemerintah Kota Bandarlampung, karena sesuai administrasi mereka terdata di Lampung Selatan.
Menjawab keluhan ini, Budiman AS meminta Pemerintah Kota Bandarlampung untuk turun tangan. “Ternyata disini masih ada PBB yang tidak terbit, karena masuk dalam bagian Lampung Selatan. Ini menjadi keluhan masyarakat, karena pada saat mereka mengurus surat menyurat ditanya masalah PBB nya, sedangkan surat PBBnya SPT-nya tidak pernah tersampaikan. Ini menjadi sorotan kita,” jelasnya. (Advertorial)
