Bandar Lampung — Wakil Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Lampung, Wahyudi Hasim angkat bicara terkait proses pemeriksaan yang tengah dilakukan Polda Lampung terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lampung Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan menyusul adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan kegiatan belanja jasa kantor berupa langganan paket internet oleh Dinas Kominfo Lampung Selatan pada tahun anggaran 2024. Anggaran tersebut diketahui mencapai angka yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp1,62 miliar atau sekitar Rp135 juta per bulan.
Sejumlah pejabat telah dimintai keterangan oleh penyidik, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara, dan Kepala Dinas Kominfo Lampung Selatan.
Pemanggilan dan pemeriksaan ini menjadi sorotan publik karena nilai anggarannya yang dinilai tidak wajar untuk layanan internet selama satu tahun.
Wahyudi Hasim meminta agar Polda Lampung bekerja secara serius dan transparan dalam menangani perkara ini. Ia menegaskan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus tersebut, mengingat anggaran yang digunakan berasal dari uang negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas. “Saya berharap Polda Lampung benar-benar serius dalam melakukan proses pemeriksaan ini. Jangan sampai ada upaya menutupi atau memperlambat proses hukum. Masyarakat butuh kejelasan, dan prosesnya harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan prasangka atau spekulasi liar,” ujar Wahyudi saat dikonfirmasi pada Jumat (11/4/2025).
Lebih lanjut, Wahyudi juga menyampaikan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi integritas aparat penegak hukum di tengah sorotan terhadap kinerja kepolisian yang dinilai mengalami krisis kepercayaan dari sebagian masyarakat. “Transparansi dalam proses hukum ini sangat penting untuk menepis isu-isu negatif. Jangan sampai masyarakat menganggap kasus ini sengaja dilambatkan atau ditutupi. Sudah saatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian dipulihkan melalui tindakan nyata,” tegasnya.
Wahyudi Hasim yang juga sebagai Wakil Ketua Jurnalis Polda Lampung mengingatkan pentingnya peran media dalam mengawal proses hukum agar tetap berada di jalur yang objektif dan akuntabel. Ia menilai bahwa pengawasan publik, termasuk dari elemen masyarakat sipil dan jurnalis, merupakan bagian penting dari sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.”Media harus ikut mengawal dan memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat. Jangan sampai publik hanya mendapat kabar simpang siur dari media sosial yang belum tentu valid,” imbuhnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap jajaran Dinas Kominfo Lampung Selatan. Namun, sejumlah sumber internal menyebutkan bahwa penyelidikan masih terus berjalan dan akan dikembangkan lebih lanjut jika ditemukan unsur pelanggaran hukum.
Wahyudi juga mendesak agar pihak Inspektorat Daerah dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) turut dilibatkan dalam proses audit teknis terhadap penggunaan anggaran tersebut, guna memastikan adanya kejelasan dan akurasi dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar penyelidikan. “Jika memang tidak ada penyimpangan, maka harus dijelaskan dengan transparan ke publik. Tapi jika ada indikasi korupsi atau mark-up, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu,” tutupnya.
