Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti munculnya sejumlah gerakan yang mendorong pemakzulan Presiden Prabowo Subianto melalui aksi-aksi jalanan, forum-forum diskusi Provokatif dan konten opini publik yang tidak mendidik generasi muda. Ia menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kedewasaan demokrasi dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Demokrasi kita memiliki mekanisme yang jelas dan konstitusional. Tidak seharusnya ada upaya-upaya pemakzulan yang didorong melalui tekanan jalanan,” ujar Haris dalam keterangannya.
Haris mengaku heran dengan narasi yang berkembang, mengingat pemerintahan Presiden Prabowo yang baru berjalan sekitar satu setengah tahun justru telah menunjukkan berbagai capaian nyata.
“Publik perlu melihat kinerja pemerintah secara objektif, bukan terjebak pada opini yang menyesatkan oleh segelintir petualang kekuasaan”, katanya.
Menurutnya, salah satu capaian penting adalah komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang semakin diperkuat melalui sinergi aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah juga mulai menertibkan praktik mafia tambang dan tata kelola sawit ilegal yang selama ini merugikan negara.
“Langkah tegas dalam memberantas mafia tambang dan sawit ilegal menunjukkan keberanian negara dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam agar lebih berkeadilan,” tegasnya.
Di sektor lain, Haris juga menilai pemerintah menunjukkan progres dalam penguatan ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi produksi dalam negeri, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global.
“Program hilirisasi industri juga dinilai terus berjalan sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Semua program berjalan sesuai harapan, lantas koq bisa-bisanya disebut gagal? Ini kan lucu ada pengamat bilang begitu”, tandasnya.
Tak hanya itu, ia menambahkan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga stabilitas nasional dan memperkuat sektor pertahanan sebagai fondasi utama dalam menjaga kedaulatan negara.
Atas dasar itu, KNPI menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintahan yang sah dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan.
“Pemuda Indonesia akan selalu berada di garda terdepan dalam mengawal Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatannya. Jangan sampai kita terprovokasi oleh narasi yang justru memecah belah bangsa,” tegas Haris.
Ia pun mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan melalui jalur yang sesuai dengan konstitusi.
“Kalau ada kritik, sampaikan melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai demokrasi disalahgunakan untuk kepentingan sesaat,” pungkasnya.
