Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Banjir yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (25/9/2025).
Rapat ini digelar untuk mengantisipasi musim penghujan yang diperkirakan mulai berlangsung pada Oktober mendatang.
Dalam arahannya, Wagub Jihan menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif. Mulai dari inventarisasi masalah yang pernah terjadi, penguatan sistem drainase, hingga optimalisasi waduk, embung, dan pintu air. “Saya ingin ada inventarisasi permasalahan banjir yang lalu. Apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum, dan apa yang perlu segera dilakukan. Kita juga harus memperkuat sistem drainase, inspeksi pintu-pintu air, serta mengoptimalkan waduk dan embung sebagai penampungan air,” ujar Jihan.
Selain infrastruktur, Wagub mendorong pembangunan sumur resapan di titik rawan banjir, manajemen air terpadu, hingga pemanfaatan pompa mobile. Koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) pun dinilai penting untuk mengatur debit air di wilayah Lampung.
Ia juga menginstruksikan peningkatan sistem peringatan dini bersama BMKG dan mengoptimalkan aplikasi Lampung-IN sebagai pusat laporan masyarakat. “Lampung-IN harus bisa menjadi pusat data laporan warga agar segera ditindaklanjuti bersama pemerintah kabupaten/kota,” tegasnya.
Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugiarto, memaparkan sejumlah bencana banjir yang terjadi sejak Agustus hingga September 2025. Di antaranya banjir di Tanggamus yang merendam 65 hektare sawah, banjir di Pesawaran yang menyebabkan longsor dan mengganggu akses transportasi, hingga banjir di Pesisir Barat yang merendam kantor pemerintahan. Banjir di Suoh, Lampung Barat bahkan mengakibatkan lima rumah hanyut. “Banjir tahun 2025 jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2024, disebabkan adanya anomali cuaca yang diprediksi BMKG,” kata Rudy.
BMKG sendiri telah mengeluarkan peringatan dini bahwa musim penghujan akan berlangsung mulai dasarian II Oktober hingga awal 2026. Untuk itu, BPBD Lampung bersama BNPB menyiapkan langkah mitigasi lanjutan, termasuk asesmen lapangan yang melibatkan tenaga ahli.
Kepala Dinas PSDA Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, menambahkan pihaknya sedang melakukan normalisasi aliran sungai secara masif bersama pemerintah kabupaten/kota dan BBWS. Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memastikan kesiagaan layanan kesehatan bagi warga terdampak banjir, termasuk logistik obat-obatan dan fasilitas kesehatan. Menutup rapat, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil koordinasi untuk memperkuat mitigasi sekaligus mempercepat respons darurat banjir di seluruh wilayah Lampung.
