Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mengikuti rapat optimalisasi pengelolaan Pejabat Pengelolaan Infomasi dan Dokumentasi (PPID) dan media sosial perangkat daerah. di Ruang Video Conference Lt. 1, Selasa (23/09/2025).
Media sosial memiliki peran strategis dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian pembangunan secara cepat, akurat, dan menarik. Oleh karena itu optimalisasi pengelolaan media sosial perangkat daerah sebagai kanal utama komunikasi publik di era digital. Namun, pengelolaan akun resmi perangkat daerah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti konten yang cenderung seremonial, respons publik yang lambat, keterbatasan kompetensi admin, hingga belum adanya standar baku pengukuran efektivitas.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Lampung menyiapkan strategi optimalisasi. Langkah itu meliputi :
– Penguatan tata kelola melalui pedoman resmi, standar branding, serta forum koordinasi humas digital.
– Pengembangan konten yang edukatif, informatif, inspiratif, dengan memanfaatkan multimedia seperti video pendek, infografis, podcast, dan reels.
– Peningkatan SDM melalui pelatihan rutin di bidang copywriting, desain grafis, fotografi, hingga manajemen krisis digital.
– Pemanfaatan teknologi dengan analisis data engagement, integrasi media sosial dengan aplikasi layanan publik, serta penggunaan AI untuk perencanaan konten dan respon cepat.
– Manajemen krisis informasi dengan SOP penanganan hoaks serta pembentukan tim reaksi cepat.
Selain itu, strategi komunikasi juga mencakup perencanaan matang, produksi konten kreatif dengan pendekatan storytelling, pemilihan platform sesuai target audiens, serta monitoring performa konten menggunakan dashboard analitik. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan kebutuhan publik. Pemprov Lampung berharap, melalui optimalisasi ini, media sosial perangkat daerah dapat menjadi sarana komunikasi publik yang lebih profesional, humanis, sekaligus meningkatkan citra positif pemerintah di mata masyarakat.
