Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung, Fatikhatul Khoiriyah menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi solusi utama dalam menjaga keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.
Menurut Khoir sapaan akrabnya, efisiensi anggaran merupakan langkah yang tidak bisa dihindari, namun bukan berarti program yang berpihak kepada masyarakat harus terhambat. Ia mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng sektor swasta guna memastikan program-program kesejahteraan tetap berjalan melalui skema kemitraan dan corporate social responsibility (CSR).
“Efisiensi itu mutlak, tetapi bukan berarti program untuk rakyat harus terhenti. Pemerintah daerah harus lebih kreatif, termasuk dengan mengajak perusahaan dan pihak swasta untuk berkontribusi,” ujar Anggota Komisi II DPRD Lampung ini, Jumat (14/2/2025).
Mantan Ketua Bawaslu Lampung ini mencontohkan bahwa sektor pariwisata dan lingkungan hidup bisa menjadi bidang yang potensial untuk kolaborasi. Dinas pariwisata dapat menggandeng perusahaan dalam penyelenggaraan event, sementara dinas lingkungan hidup bisa bermitra dalam program pelestarian lingkungan.
Dia menambahkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ditemukan adanya dinas yang hanya mengelola anggaran sebesar Rp1 miliar untuk program 2025 akibat efisiensi.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita butuh peran swasta untuk ikut serta dalam membangun daerah, baik melalui CSR maupun mekanisme lain. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas,” tegasnya
