Bandar Lampung — Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan layanan keagamaan kepada Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja reses di Aula Semergou Pemerintah Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/7/2026).
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Erwinto mengatakan penguatan dukungan kebijakan dan operasional diperlukan agar lembaga keagamaan di daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Aspirasi yang disampaikan antara lain berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta dukungan operasional bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Menurut Erwinto, lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama, meningkatkan pengelolaan zakat, serta mengembangkan potensi wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. “Penguatan kelembagaan dan dukungan operasional sangat dibutuhkan agar pelayanan keagamaan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat berjalan semakin efektif,” ujar Erwinto.
Dalam pertemuan tersebut, Erwinto menyerahkan dokumen paparan dan aspirasi Kemenag Kota Bandar Lampung kepada Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Wahid selaku ketua tim kunjungan kerja.
Dokumen tersebut memuat kondisi pelayanan keagamaan di Kota Bandar Lampung, sejumlah tantangan yang dihadapi, serta usulan penguatan kebijakan dan kelembagaan yang diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wahid mengatakan kunjungan kerja reses dilakukan untuk memantau efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bantuan sosial serta bantuan keagamaan di Kota Bandar Lampung.
Komisi VIII DPR RI, kata dia, ingin memastikan program dan bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI. Ia menilai kehadiran rombongan membawa angin segar karena membuka ruang bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyampaikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara langsung.
Kunjungan kerja tersebut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI, perwakilan Kementerian Agama RI, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Zulkarnain, Kepala Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
Bandar Lampung (Humas) — Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penguatan layanan keagamaan kepada Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja reses di Aula Semergou Pemerintah Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/7/2026).
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung Erwinto mengatakan penguatan dukungan kebijakan dan operasional diperlukan agar lembaga keagamaan di daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Aspirasi yang disampaikan antara lain berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta dukungan operasional bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Menurut Erwinto, lembaga-lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama, meningkatkan pengelolaan zakat, serta mengembangkan potensi wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Penguatan kelembagaan dan dukungan operasional sangat dibutuhkan agar pelayanan keagamaan, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat berjalan semakin efektif,” ujar Erwinto.
Dalam pertemuan tersebut, Erwinto menyerahkan dokumen paparan dan aspirasi Kemenag Kota Bandar Lampung kepada Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abdul Wahid selaku ketua tim kunjungan kerja.
Dokumen tersebut memuat kondisi pelayanan keagamaan di Kota Bandar Lampung, sejumlah tantangan yang dihadapi, serta usulan penguatan kebijakan dan kelembagaan yang diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah pusat.
Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wahid mengatakan kunjungan kerja reses dilakukan untuk memantau efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bantuan sosial serta bantuan keagamaan di Kota Bandar Lampung.
Komisi VIII DPR RI, kata dia, ingin memastikan program dan bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyambut baik kunjungan Komisi VIII DPR RI. Ia menilai kehadiran rombongan membawa angin segar karena membuka ruang bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menyampaikan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara langsung. Kunjungan kerja tersebut dihadiri anggota Komisi VIII DPR RI, perwakilan Kementerian Agama RI, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung Zulkarnain, Kepala Kantor Kemenag Kota Bandar Lampung, pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Kota Bandar Lampung, serta mitra kerja Komisi VIII DPR RI.
