Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Kegiatan tersebut diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto dari Ruang Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (22/12/2025).
Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah provinsi serta kabupaten/kota, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca ekstrem akibat tingginya curah hujan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia meminta kepala daerah dan jajaran terus memantau prakiraan cuaca serta mengantisipasi potensi bencana, seperti banjir, tanah longsor, hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Dengan pengalaman di daerah masing-masing, kami harapkan pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah antisipatif dan tetap siaga dengan peralatan yang dimiliki, termasuk berkoordinasi dengan Forkopimda,” kata Tomsi.
Selain itu, Tomsi menekankan pentingnya efektivitas rapat koordinasi pengendalian inflasi dengan fokus pada komoditas dan wilayah yang mengalami kenaikan harga signifikan. Pendekatan tersebut dinilai penting agar upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan responsif.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi memaparkan perkembangan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu ketiga Desember 2025 sebagai bahan koordinasi pengendalian inflasi daerah menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.
Windhiarso menjelaskan, secara historis tekanan inflasi cenderung meningkat pada Desember seiring naiknya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan dan pergantian tahun. Meski inflasi pada November 2025 tercatat melambat dibandingkan Oktober 2025 akibat penurunan harga sejumlah komoditas utama, seperti daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras, potensi kenaikan inflasi tetap perlu diwaspadai.
“Dalam empat tahun terakhir, kelompok makanan, minuman, dan tembakau secara konsisten menjadi penyumbang inflasi terbesar pada bulan Desember, disusul kelompok transportasi,” ujar Windhiarso.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) hingga 19 Desember 2025, tercatat 37 provinsi mengalami kenaikan IPH dan hanya satu provinsi yang mencatatkan penurunan. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH secara nasional antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, dan bawang merah.
Untuk wilayah Pulau Sumatera, kenaikan IPH turut dipengaruhi oleh terjadinya bencana di tiga provinsi. Kenaikan IPH tertinggi tercatat di Kabupaten Nias Utara sebesar 13,04 persen, dengan komoditas penyumbang utama meliputi daging ayam ras, cabai merah, dan beras.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Bani Ispriyanto menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan di Provinsi Lampung.
“Beritahu kepada setiap kepala OPD untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan terkait Nataru dan bersiap menjaga harga-harga pangan,” kata Bani.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, sekaligus mendukung pelaksanaan program strategis nasional.
