Bandar Lampung —- Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan seluruh tahapan teknis persiapan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat melalui rapat yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela di ruang kerjanya, Senin (29/6/2026).
Berdasarkan laporan teknis yang disampaikan, proses transisi dan pemindahan data siswa Sekolah Rakyat Permanen sejauh ini berjalan dengan baik. Angka penonaktifan data tercatat sangat minim, yakni hanya sebesar 4,2%. Angka tersebut masih berada dalam status aman karena di bawah titik kritis toleransi 5%. Meski demikian, Wakil Gubernur menegaskan bahwa pengawasan ketat tetap harus dilakukan selama masa transisi awal pasca-pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Guna mengawal masa transisi ini, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Provinsi, dan pendamping PKH akan melaksanakan monitoring harian di awal pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) agar seluruh tahapan tetap berjalan sesuai rencana (on track).
Fokus utama persiapan saat ini diarahkan pada pemetaan kuota riil di wilayah prioritas, khususnya Kabupaten Lampung Timur dan wilayah Kota Baru. Untuk wilayah Lampung Timur, Sekolah Rakyat siap menampung total 337 siswa, yang terdiri atas 270 siswa hasil penjangkauan lapangan dan 60 siswa dari sekolah rintisan SKB 35.
Sementara, SR 32 Kota Baru Lampung Selatan mengalokasikan kuota sebanyak 270 peserta didik dengan komposisi berimbang, masing-masing membuka 3 rombongan belajar (rombel) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan kapasitas 30 siswa per rombel.
Menjelang pembukaan resmi (open house) yang dijadwalkan pada tanggal 13 Juli 2026 mendatang, Pemprov Lampung juga mengagendakan kegiatan kunjungan rumah (home visit). Wakil Gubernur bersama tim teknis dijadwalkan meninjau langsung tiga rumah siswa dengan kondisi desil terendah yang telah dipetakan oleh tim lapangan. Agenda home visit ini dirancang sebagai bentuk perhatian langsung pemerintah untuk melihat kesiapan riil siswa sebelum memulai hari pertama bersekolah.
Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemprov Lampung optimistis transisi menuju Sekolah Rakyat Permanen ini akan berjalan lancar dan menjadi tonggak penting dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.
