Lampung – Kejaksaan Tinggi Lampung berjanji akan menindaklanjuti dugaan adanya setoran proyek yang terjadi di Kabupaten Mesuji yang diduga dilakukan putra mahkota anak-anak dari Bupati Mesuji Saply dengan bekerjasama dengan pejabat di dinas PU Mesuji. Menurut Kasipenkum Andre W Setiawan pihaknya mempersilahkan LSM atau siapun mereka untuk melaporkan jika memiliki bukti-bukti kuat terkait terjadinya tindak pidana tersebut. “Silahkan kalau memang teman-teman media, atau LSM punya bukti ayo laporkan kita sama-sama memberantas korupsi. Kami tindaklanjuti setiap laporan yang masuk sepanjang sesuai prosedur,” tegas Andre saat diminta komentarnya.
Ia menambahkan nantinya dari laporan atau pengaduan yang masuk, maka akan dilakukan telaah untuk mempelajari apakah berkas laporan tersebut sudah sesuai SOP untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan.
Sebelumnya diberitakan, Meski sudah pernah digarap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Ternyata hal tersebut tidak membuat pejabat di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mesuji jerah. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Lembaga Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan Lampung (Gamapela), diduga kuat telah terjadi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Bumi Ragab Begawe Caram itu.
Gamapela mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan setoran proyek yang terjadi di Kabupaten mesuji dan diduga kuat dilakukan keluarga Bupati Mesuji, Saply.
Menurut Ketua Gamapela Lampung Toni Bakri pihaknya mendapati laporan dugaan setoran proyek yang diatur langsung anak-anak bupati mesuji berinisial K dan Y. “Kita dapat informasi nyaris semua setoran proyek diatur langsung anak-anak bupati berinisial K dan Y. Kalau K itu yang ambil setoran yang ngatur itu Y. Dan Y ini adalah salahsatu pejabat eselon II di Kabupaten Mesuji,” ujar Toni Bakri, Senin, 16 Agustu 2021.
Toni meminta APH segera turun dan melakukan penyelidikan terkait setoran proyek dan proyek yang tidak sesuai aturan karena kualitasnya dibawah standar akibat adanya setoran proyek tersebut.
Toni mencontohkan, proyek peningkatan ruas jalan simpang pematang yang bernilai miliaran rupiah namun mutu betonnya tidak sesuai standar karena menggunakan mutu beton K225 bukan K300 “Semua proyek itu sudah diatur ‘putra mahkota’ anak-anak bupati. Termasuk semua setoran proyek yang berakibat mutu pekerjaan itu tidak sesuai aturan. APH harus turun untuk mengusutnnya, dan kita dapat informasi kasus ini sudah ditangi salahsatu APH tapi jalan ditempat, apakah harus menunggu KPK turun lagi,” tegasnya.
Toni juga membeberkan pengaturan proyek di dinas pekerjaan umum penataan ruang Mesuji diduga kuat diatur langsung sekretaris dinas PUPR Mesuji Andi S Nugraha. “Kalau dinas PUPR Mesuji itu yang berkuasa sekretarisnya, bukan kadisnya dia semua yang mengatur proyek,” pungkasnya.
Saat dikonfirmasi Dinas PUPR melalui sekretarisnya Andi S Nugraha tidak membenarkan hal tersebut. “Tidak benar itu mas.” Singkatnya
