BANDARLAMPUNG — Akademisi Hukum Universitas Lampung (Unila), Dr. Budiono, SH., MH., mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam aturan tersebut, tepatnya Pasal 146 ayat (1), disebutkan bahwa alokasi belanja pegawai paling tinggi hanya 30 persen dari total belanja daerah. Jika ketentuan ini dilanggar, sanksinya telah diatur pada Pasal 148, yakni berupa penundaan dan/atau pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD). “Pemprov Lampung wajib mendukung kebijakan pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, kebutuhan organisasi tetap harus diperhitungkan, khususnya terkait penganggaran. Saat ini belanja pegawai dalam APBD Lampung sudah melampaui 30 persen, sehingga paling lambat pada 2027 harus disesuaikan dengan ketentuan Pasal 146,” jelas Budiono, Jumat (22/8/2025).
Budiono menekankan, Pemprov Lampung perlu mengambil langkah bijak dengan merumuskan strategi tepat, terutama dalam pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PPPK Paruh Waktu. Menurutnya, kebijakan tersebut harus benar-benar berbasis kebutuhan organisasi dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila, Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA., juga mengingatkan agar Pemprov Lampung lebih berhati-hati dalam mengelola belanja pegawai. Ia menegaskan bahwa alokasi belanja pegawai tidak boleh melampaui 30 persen dari total APBD sesuai amanat UU. Hal ini bukan hanya persoalan administratif, namun merupakan instrumen disiplin fiskal untuk menjaga _fiscal sustainability_.
“Proses pengangkatan PPPK memang sudah berjalan hingga tahap I dan II. Artinya, Pemprov Lampung telah menyiapkan anggaran dalam penyusunan APBD 2025. Namun, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, pengelolaan fiskal harus tetap terkendali agar tidak menekan belanja pembangunan, Jika belanja pegawai terlalu dominan, maka _opportunity cost_ nya adalah berkurangnya belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat” tegas Saring.
Ia juga menambahkan, jika Pemprov Lampung hendak mengangkat PPPK Paruh Waktu, perlu ada skala prioritas berbasis kebutuhan publik. Sektor pendidikan, khususnya tenaga guru, dapat menjadi fokus utama mengingat efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia ditengah kondisi keuangan daerah yang terbatas.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa sesuai kebijakan pemerintah pusat, tidak ada lagi tenaga kerja di luar Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena itu, seluruh tenaga honorer harus diakomodasi melalui mekanisme PPPK maupun PPPK Paruh Waktu. Hal ini perlu reformasi manajemen SDM aparatur agar selaras dengan prinsip efisiensi fiskal. (**)
