Menu ✖

Mode Gelap
Prof Warsito Tegaskan Kekerasan Seksual di Kampus Tak Bisa Ditoleransi, Korban Harus Dilindungi Ketua MPR RI Ahmad Muzani Apresiasi Prestasi SMA YP Unila, Dorong Jadi Laboratorium Pendidikan Indonesia Letupan dari Lampung: PSHT Pusat Madiun Konsolidasi Kehumasan dan Penguatan Grassroots Disdikbud Lampung Dorong Kolaborasi SMA Negeri dan Swasta untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan Data Pribadi Diduga Bocor, Ketum IWO Somasi Indah Logistik Prof Warsito Rampungkan Tes Kesehatan Bakal Calon Rektor Unila 2027–2031

Berita Utama

Pemprov Lampung Ikuti Webinar Tahapan Pemilu Tahun 2024

badge-check


					Pemprov Lampung Ikuti Webinar Tahapan Pemilu Tahun 2024 Perbesar

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti Webinar dengan tema “Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024” secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (31/1/23).

Rapat diikuti oleh Kepala Badan Kesbangpol, Kadis Kominfotik, Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Dirjen Politik & PUM Kemendagri Bahtiar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya membentuk ekosistem pemilu yang sehat agar seluruh pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 merasa diperlakukan sama sesuai asas pemilu berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Menurutnya, keadilan dalam pemilu hanya bisa ditegakkan bila seluruh penyelenggara negara yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam tahapan pemilu 2024 menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 283 ayat 1, Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Kemudian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS, segenap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bentuk dukungan dapat berupa: ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; serta memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Baca Lainnya

Prof Warsito Tegaskan Kekerasan Seksual di Kampus Tak Bisa Ditoleransi, Korban Harus Dilindungi

10 November 2026 - 14:24 WIB

Ketua MPR RI Ahmad Muzani Apresiasi Prestasi SMA YP Unila, Dorong Jadi Laboratorium Pendidikan Indonesia

23 Oktober 2026 - 10:31 WIB

Letupan dari Lampung: PSHT Pusat Madiun Konsolidasi Kehumasan dan Penguatan Grassroots

23 Oktober 2026 - 08:06 WIB

Disdikbud Lampung Dorong Kolaborasi SMA Negeri dan Swasta untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan

23 Oktober 2026 - 08:02 WIB

Data Pribadi Diduga Bocor, Ketum IWO Somasi Indah Logistik

16 September 2026 - 09:16 WIB

Trending di Berita Utama