BATAM – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong perluasan pasar ekspor dengan memperkuat kolaborasi lintas daerah. Langkah ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman bersama tiga provinsi lainnya: Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Maluku Utara, di Hotel Marriott Harbour Bay, Kota Batam, Sabtu (14/6/2025).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal hadir bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.
Kerja sama ini bertujuan memperkuat distribusi pangan antardaerah, memperbesar akses pasar, serta membuka jalur ekspor komoditas unggulan ke luar negeri—khususnya ke Singapura melalui pintu Kepri.
“Lampung unggul di sektor pertanian dan peternakan, dengan surplus ayam dan hortikultura. Jawa Tengah efisien dalam produksi ayam, Maluku Utara kuat di sektor permodalan, dan Kepri strategis sebagai pintu ekspor. Kita bentuk rantai pasok regional yang terintegrasi,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menambahkan, ekspor berbasis kolaborasi antarpemerintah akan meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar global. “Kalau jalan sendiri-sendiri, kita kecil. Tapi jika dikonsolidasikan lewat BUMD dan difasilitasi negara, ini akan menjadi model distribusi dan ekspor yang kuat.”
Bagi Lampung, kerja sama ini membuka peluang besar bagi UMKM dan pelaku usaha lokal. “Selama ini mereka berdagang sendiri. Sekarang difasilitasi pemerintah. Ini akan memperkuat UMKM, meningkatkan pendapatan daerah, dan membuka lapangan kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menekankan pentingnya sinergi daerah dalam menjawab kebutuhan pangan nasional dan ekspor. Ia juga mengusulkan reaktivasi Sumatera Promotion Center sebagai hub promosi ekspor ke Johor dan Singapura.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyambut baik kolaborasi ini. “Kami ingin perluas ekspor hasil laut, belajar dari Lampung soal ketahanan pangan, dan dari Kepri tentang industri wisata.”
Pertemuan ini menjadi tonggak awal konsolidasi antardaerah dalam membangun ekonomi berbasis potensi unggulan nasional, yang berorientasi ekspor, berkelanjutan, dan berbasis kerja sama multipihak. (*)
