Ia berharap pihak RSUDAM kembali mengizinkan pedagang untuk kembali berjualan di sekitaran rumah sakit terbesar di Lampung itu.

Disinggung sewa, Esa menerangkan mereka biasa diminta membayar satu lapak Rp1 juta per bulan.

“Setiap hari juga kita setor Rp25 ribu kepada petugas keamanan,” kata Esa.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (DPW SRMI) Lampung, Badri, menyayangkan persoalan pungli.

Pihaknya mendampingi pedagang lapak dan asongan ini karena sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak RSUDAM.

“Setiap pergantian direktur, selalu meninggalkan persoalan semacam ini. Juga ada pungli, terutama di depan RS DKT sampai pangkalan ojek,” paparnya.

Pungli sebesar Rp. 25 ribu per hari yang dilakukan oknum-oknum itu seakan dilegalkan oleh pihak RSUDAM.

Menanggapinya, anggota Komisi I DPRD Lampung, Budiman AS, berjanji akan menyelesaikan persoalan ini.

Karena mereka mencari makan untuk anak istrinya. Sebentar lagi juga akan puasa, kebutuhan meningkat,” ungkapnya.

Ia karenanya akan berkoordinasi dengan pihak RSUDAM agar pedagang bisa kembali berjualan.

“Sebenarnya dengan adanya pedagang juga membantu keluarga yang sakit,” imbuhnya (**)